Diplomasi ekonomi pada abad 21 ini
sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan ekonomi pada taraf dunia.
Transformasi yang sangat besar terjadi pada peralihan tahun 90an ke abad
millenium. Dimana pada abad ini suatu negara lebih menekankan tentang bagaimana
suatu negara membuat keputusan dalam negeri, bagaimana suatu negara melakukan negosiasi internasional, dan
bagaimana proses dalam berdiplomasi di ranah internasional berinteraksi. Pasca
perang dingin memang banyak negara-negara bertansformasi dalam segala bidang,
terutama dalam bidang ekonomi negara sebagai aktor utama saling berlomba-lomba
untuk meningkatkan perekonomian negara mereka masing-masing. Hal ini
menunjukkan seakan-akan banyak negara yang bangkit dan muncul kekuatan-kekuatan
baru akibat dari krisis keuangan dan ekonomi baru-baru ini.
Pada abad 21 ini aktor yang terlibat
dalam mempengaruhi suatu pengambilan kebijakan bukan hanya negara saja namun
diluar birokrasi ada banyak sekali aktor seperti NGO, kelompok bisnismen, perusahaan
multinasional, media massa, dan masih banyak lagi. Economic diplomacy menjadi sebuah pelajaran penting bagi penstudi hubungan
internasional karena kini International
Political Economy (IPE) lebih fokus pada faktor-faktor struktural yang
terjadi pada suatu negara, seperti power yang
dimiliki negara untuk melakukan kegiatan ekonomi dan proses-proses yang terjadi
di dalam perekonomian nasional.
Secara
garis besar economic diplomacy disini
didefinisikan tentang bagaimana cara berdiplomasi secara persuasif menggunakan
seluruh alat-alat ekonomi negara demi mencapai kepentingan nasional. Aktornya
pun, dalam economic diplomacy sendiri
tidak hanya seorang birokrat dimana yang berangkat menjadi perwakilannya adalah
seorang presiden ataupun menteri luar negerinya, namun saat ini semakin meluas
dimana globalisasi juga terjadi, dimana bukan hanya mereka saja melainkan seluruh
entitas negara bisa masuk dalam proses aktivitas dari economic diplomacy seperti NGO, bisnismen, dan lain sebagainya.
Dalam melakukan Economic diplomacy menggunakan seluruh
elemen yang ada dalam negara tersebut, termasuk negosiasi informal dan
kerjasama perdagangan. Tetapi umumnya melalui soft types of regulations atau lebih dikenal code of conduct hingga pada aturan yang mengikat yang menggunakan
sebuah perjanjian. fokus utama isu dalam diplomasi ekonomi disini adalah lebih kepada
perdagangan, keuangan, energi, dan lingkungan global dimana Jangkauan
daripadanya sangat berkaitan erat dengan kebijakan produksi, pergerakan atau
pertukaran barang, jasa, investasi (bantuan resmi pembangunan), uang, informasi
dan regulasi yang dihasilkan oleh suatu negara.
.
Semakin meningkatnya integrasi ekonomi yang terjadi antar negara maka akan
menciptakan pasar global internasional yang berdampak pada peningkatan produksi
dan investasi suatu negara. selain itu kebijakan luar negeri negara untuk
kepentingan nasional bisa merubah persaingan antar regional satu dan yang lain.
Dengan kata lain antara integrasi ekonomi di tingkat regional dan kebijakan
luar negeri suatu negara dalam mengakomodasi kepentingan nasionalnya sangat
berkaitan erat dan berkesinambungan.
Seperti
dibahas sebelumnya diplomasi ekonomi adalah tentang bagaimana suatu negara
mengatur permasalahan mereka sendiri mengenai kebijakan luar negeri mereka. Ada
beberapa teori yang menjelaskan tentang prediksi-prediksi yang dilakukan suatu
negara terhadap suatu kasus secara sederhana. Kemudian dari prediksi-prediksi
tersebut berkembang menjadi sebuah kerangka pemikiran seseorang yang kemudian
mereka konstruk sendiri. Dalam Ekonomi Politik Internasional sendiri memiliki
tiga asumsi dasar secara umum yakni systemic,
societal, dan state centred yang membentuk konstruksi kebijakan nasional. Dibawah
ini akan dijelaskan tentang level analisis EPI :
a.
Systemic : Sistem internasional
memandang sebuah
kejadian yang ada dalam internasional itu secara kaku. misalnya, Teori
rezim menjelaskan
tentang bagaimana
dan kenapa sebuah negara melakukan bekerjasama, dan teori struktural memandang
sebuah ekonomi adalah interdependence.
b.
Domestic : Melihat bagaimana negara
menjelaskan perilaku internasionalnya. Dalam level domestik nasional, ada societal dan state centred theories, yang terbagi :
1. Societal
Theories : melihat sebuah kebijakan sebagai hasil
interaksi dari kelompok kepentingan yang bermacam-macam, dimana
pemerintah yang bertindak sebagai agen resmi dalam negosiasi.
2. State
Centred : fokus
pada peran struktur
institusi dan saling tarik-menariknya kepentingan antar departemen pemerintah
yang berbeda.
c.
Ideas and Individuals : ideologi politik dan individu sangat menentukan pengaruh pada pengambilan kebijakan sebuah negara.
Inti
dari dalam buku ini pemerintah mencoba mengkategorikan dengan tiga macam
ketegangan, yaitu:
1.
Ketegangan
Antara Ekonomi dan Politik.
2.
Ketegangan
Antara Tekanan Domestik dan Internasional.
3.
Ketegangan
Antara Pemerintah dan Kekuatan Lain.
Pada dasarnya globalisasi membuat pemerintah
meningkatkan economic diplomacy yang
dilakukan. Disini Isu-isu kriminalisasi internasional dan kesejahteraan ekonomi
dunia menjadi fokus utama. Pemerintah mulai mencari cara baru untuk
meningkatkan akomodasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri untuk kepentingan
nasionalnya dan negosiasi dalam economic
diplomacy, dengan tujuan mengimbangi power
negara lain dalam dunia internasional. Kegiatan
ekonomi sekarang ini telah di ubah oleh pemerintah dengan memberi kesempatan
perusahaan-perusahaan swasta yakni dengan saling menunjukkan kekuasaan melalui
penghapusan hambatan perdagangan dan privatisasi. Selain itu pemerintah mencoba
bekerja sama agar NGOs untuk menciptakan stabilitas.
No comments:
Post a Comment