Mengapa Singapura Memiliki Perekonomian yang Sangat Maju?

                             Sumber Foto : https://www.spring.gov.sg/General1/SpringCorp_Index_Carousel/2key.jpg

Singapura sebagai Negara maju di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat pertama dalam Indeks Kualitas Hidup terbaik se-Asia. Kemajuan ekonomi yang diperoleh Singapura ternyata tidak lepas dari aspek historis. Dalam sejarahnya peran besar Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura sejak tahun 1959, tidak bisa dipisahkan dalam member kontribusi pada kemajuan Singapura. Sebagai elite People Action Party (PAP), ia juga dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan mampu mempertahankan kekuasaan tujuh periode berturut-turut (1963, 1968, 1972. 1976, 1980, 1984, dan 1988).

Pada saat itu,  Lee Kuan Yew menggunakan strategi pembangunan  nation building dan orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi Singapura yang multietnis, dimana keadaan seperti itu rawan sekali dengan konflik. Sifat pemerintahan yang sentralisasi ternyata mampu membangun Singapura lebih baik. Sekalipun otoriter dan terpusat, hal ini ternyata mampu mencegah maraknya aksi korupsi oleh pejabat Negara.  Pada New York Times, Lee Kuan Yew pernah berkata,”If I had oil and gas I’d have a different people, with different motivations and expectations, it’s because we dont have oil and gas and they know that we don’t have, and they know that this progress comes from their efforts, so please do it and do it well.”

Karena pemerintah begitu focus pada pembangunan ekonomi, maka mereka pun mengatur pendidikan di Singapura dengan sangat baik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan manusia-manusia yang berilmu dan berkualitas serta memiliki kualifikasi yang baik di dunia kerja. Oleh karena SDM yang baik pula, maka pengembangan ekonomi di Singapura akan lebih mudah dilaksanakan,

Ekonomi yang sangat ramah bisnis menjadikan Singapura sebagai Negara terbaik sebagai pusat keuangan, ekonomi pasar dikembangkan dengan cukup baik dan didukung oleh ekspor impor yang baik pula. Hal inilah yang membuat Singapura menjadi satu dari empat Macan Asia bersama dengan Hong Kong, Koreaa Selatan, dan Taiwan. Singapura memang sangat concern pada bisnis IT. Pengembangan produk pabrik canggih dengan definisi tinggi menjadi pilar utama ekonomi Singapura.

Singapura mempunyai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia karena mempunyai pusat perdagangan foreign exchange (penukaran mata uang asing) terbesar keempat ketika diurutkan setelah pusat keuangan seperti London, Tokyo dan New York. Keinginan pemerintah untuk menjadikan Singapura sebagai pusat komersial dan tujuan wisata, maka pemerintah setempat telah melegalkan perjudian dan dua kasino telah dibangun di Marina dan Sentosa Selatan pada 2005.

Ternyata perekonomian Singapura tidak hanya ditopang oleh industry It, namun uga media. Sekitar 40.000 orang bekerja di sector media. Ini termasuk penerbitan, percetakan, penyaran, film, music, digital yang ternyata mampu menyumbang 1,56% terhadap GDP di Singapura.

Kredibilitas Negara Singapura sebagai Negara dengan tingkat korupsi paling rendah di Asia Tenggara ternyata dipengaruhi  pula oleh undang-undang yang diberlakukan disana. . Kebebasan berbicara dibatasi, tidak ada yang boleh menyakiti secara fisik atau lisan atas kehormatan dan martabat individu yang lain. Ini adalah kekuatan dalam rezim demokrasi mereka karena ditetapkan oleh konvensi tertentu.  Peraturan yang begitu tegas pun tidak segan-segan pemerintah keluarkan agar terciptanya masyarakat yang taat dan sadar hokum. Namun karena sudah memiliki masyarakat dengan SDM berkualitas baik, maka segala bentuk instruksi dari pemerintah bias dilaksanakan dengan sangat baik. Akhirnya tumbuhlah budaya taat hokum dan sadar hokum di masyarakat Singapura.

Budaya-budaya yang dikonstruksi oleh pemerintah tersebut semata-mata dilakukan untuk mengembangkan individu menjadi lebih baik dimana individu-individu tersebut nantinya yang mampu membawa Singapura maju.

Jadi, perkembangan Singapura menjadi Negara maju sekarang ini dilator belakangi oleh beberapa aspek. Secara historis, pemimpin yang otoriter membuat Singapura menjadi mudah untuk dibentuk untuk menjadi Negara maju. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan lainnya membawa masyarakat Singapura pada level lebih tinggi sesuai harapan pemerintah Singapura yang ingin memajukan Negara. Namun hal itu tak lepas dari dukungan masyarakat secara langsung dalam mentaati semua perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi terciptanya masyarakat yang berkualitas serta kompetitif dan penuh inovasi serta bias mengembangkan diri lebih baik. Tak hanya itu, sektor perdagangan di Singapura dikelola dengan sangat baik untuk mampu mensejahterakan masyarakat Singapura dan membantu Singapura menjadi Negara maju hingga sekarang ini.

Analisis Kebijakan Luar Negeri RRC Terhadap Laut China Selatan Menggunakan Pendekatan Realis

                                   Sumber Foto : https://roda2blog.files.wordpress.com/2014/06/china_conflict.jpg

Konflik laut china selatan yang hingga kini tak kunjung usai antara 4 negara anggota ASEAN dan China selalu menjadi isu utama keamanan yang dibahas antar negara-negara anggota ASEAN. Benturan kepentingan antara negara-negara kawasan ASEAN dengan RRC dalam perebutan wilayah laut China Selatan sangat rentan sekali melibatkan militer masing-masing negara, belum lagi campur tangan negara super power Amerika Serikat dalam kasus ini mengakibatkan konflik ini semakin memanas karena AS mempunyai kepentingan ekonomi, politik dan militer di laut china selatan. Maka tidak dapat dipungkiri jika konflik ini semakin meluas dan menjadi konflik terbuka menggunakan kekuatan militer. Karena saat ini, jika kita melihat di tataran Global AS dan RRC selalu bersaing dalam aspek ekonomi maupun militer yang notabene kedua negara ini sangat berbenturan ideologi.

Laut china selatan memang merupakan kawasan yang strategis dimana dapat memberikan pengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap kepentingan kawasan dan AS, negara-negara anggota ASEAN maupun RRC. Laut China Selatan secara geografis berada ditengah-tengah antara China dan negara-negara ASEAN dimana kawasan ini sangat strategis karena merupakan jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan samudra Hindia dan Samudra Pasifik [1].

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis politik luar negeri china terhadap laut china selatan menggunakan pendekatan realisme dimana dalam pendekatan ini mempunyai tiga asumsi dasar yakni Gruopism, Egoism, dan Power-Centrism. Groupism, tentang aliansi suatu negara untuk membentuk sebuah balance of power, negara yang bersifat Egoism karena negara mengutamakan kepentingan domestiknya dari pada kepentingan internasional, dan yang ketiga Power-centrism yang memandang sebuah Power itu hanya terpusat pada negara-negara hegemon saja.

Di asumsi dasar realis yang pertama (Groupism) penulis tidak menemukan china melakukan aliansi dengan negara lain untuk memperbesar balance of power karena jika dilihat dari segi militer china pun sudah sangat mumpuni bahkan lebih besar dari negara-negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa laut china selatan. Asumsi dasar groupism penulis temukan pada negara-negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam) dan taiwan yang mencoba melakukan aliansi untuk melawan kekuatan china dengan menggandeng Amerika Serikat, disamping memang AS memiliki kepentingan militer, ekonomi, dan politik di wilayah laut china selatan

Asumsi dasar yang kedua, Egoism dapat dilihat dari bersikukuhnya China ingin memiliki laut china selatan seutuhnya karena berniat memperbesar kepentingan nasionalnya, laut china selatan memiliki kawasan yang sangat startegis dalam perdagangan maupun sumber daya alam yakni minyak bumi dan gas alam. Untuk mengakomodasi kepentingan nasional seutuhnya tidak heran jika china mengerahkan militernya, bahkan hingga mengirim kapal induk militer yang kemudian di letakkan di perairan laut china selatan. Jika China sepenuhnya memiliki laut china selatan maka dapat dengan mudah memanfaatkan kawasan ini sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, politik dan keamanan, Tidak mustahil jika sewaktu-waktu china bisa melengserkan AS dari predikatnya menjadi negara super power. China memiliki kekuatan militer yang besar sebagai benteng pertahanan nasional, selain itu dengan kapabilitas militer yang dimilikinya China dapat menimbulkan security dilemma bagi negara-negara di Asia Timur dan termasuk ASEAN tentunya.

Jika dilihat dari kacamata realis alasan China meningkatkan kekuatan militernya karena China sebagai negara komunis merasa cemas akan keselamatan dalam mengakomodasi kepentingan nasionalnya dalam hubungan persaingan dengan negara-negara lainnya terutama AS. China menganggap dengan semakin kuatnya kekuatan militer secara otomatis akan ditakuti oleh negara-negara lain dan akan memperbesar peluang untuk kepentingan nasionalnya dapat tercapai, hal ini nampak ketika dalam kasus sengketa laut china selatan china mengirim kapal induk miliknya di kawasan laut china selatan. China sebagai negara komunis berusaha agar bagaimanapun caranya akan terus memperbesar power walau sekalipun AS terlibat dalam kasus sengketa ini, karena dalam militer pun China sangat berkembang pesat dan bersaing dengan AS. maka dari itu China tidak gentar untuk melawan keempat Negara anggota ASEAN karena dalam militerpun China jauh lebih kuat jika dibandingkan militer gabungan dari keempat negara anggota ASEAN [2]. Dalam pandangan realisme negara China akan terus memperjuangkan kepentingan nasionalnya agar China dapat tetap Survive sebagai negara komunis yang memiliki kekuatan besar dan akan terus memperbesar power selama barang-barang China masih beredar luas di pasaran global.

China terlihat sangat cemas sekali jika keamanan negaranya terganggu, terlihat ketika pesawat pengintai dan kapal militer milik AS masuk Zona Ekonomi Eksklusif milik China, dengan cepat china langsung melakukan counter dengan mengusir ataupun memotong penerbangan militer AS yang berada perbatasan China. Hal ini menunjukkan bahwa China sangat siap menjaga keamanan nasionalnya dari militer asing apapun alasan mereka berada di kawasan China termasuk Zona Ekonomi Eksklusif milik China untuk melindungi rakyatnya dari ancaman luar. Namun, disisi lain kecemasan china ini membuktikan bahwa china adalah negara yang serakah dimana sangat takut sekali jika keuntungannya di ambil alih oleh negara.

Dalam pandangan power centrism sangat nampak jelas china lah yang mempunyai power terbesar dalam konflik laut china selatan dengan 4 negara anggota ASEAN (Filipina, Vietnam, malaysia, Brunei) dan juga taiwan.  Dilihat dari kekuatan militernya saja china sudah memiliki kartu emas untuk memenangkan sengketa ini ketika nantinya konflik ini pecah menjadi perang militer. Larangan China atas operasi kapal militer AS di ZEE China membuktikan bahwa sistem internasional yang dalam hal ini PBB dianggap tidak memiliki peran penting dan china lah yang memiliki power centrism terkuat, walaupun dalam kasus ini AS mengklaim larangan China itu tidak berdasar karena dalam United Nations Convention on the Law of the Sea  (UNCOS) aturan tentang operasi kapal militer di kawasan ZEE tidak diatur. China melihat AS sebagai pelanggar kedaulatan yang masuk tanpa izin ke dalam negaranya dengan mengoperasikan kapal dan pesawat militer di wilayah China tanpa mempunyai alasan yang jelas, maka dari itu china berhak melarang dan juga menangkap militer-militer AS. Kegagalan menegakkan hukum dan norma-norma internasional PBB dapat membahayakan kepentingan AS di wilayah-wilayah lain. Dalam perspektif realis, China menganggap semua negara itu sama dan memandang kondisi sistem internasional itu bersifat anarki karena setiap negara berhak mengatur kedaulatannya masing-masing tanpa campur tangan organisasi internasional dan hanya negara-negara hegemon saja yang memiliki power terutama china. Selain itu, China memainkan peran utama yang memainkan power nya sebagai aktor dalam kasus ZEE ini tanpa menghiraukan PBB sebagai suprastate dalam sistem internasional yang telah memiliki aturan-aturan hukum tentang wilayah laut dan perairan.

China merupakan sebuah negara yang  unitary actor dan rasional yang haus akan power. Maka dari itu china berusaha untuk memperbesar powernya dengan jalan meningkatkan kapabilitas militer melalui penambahan alat-alat militer dan juga menambah tenaga militer merka. Disamping itu untuk mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi nasional, china memperbesarnya dengan cara mengambil alih wilayah laut china selatan sepenuhnya yang hingga ini masih menjadi konflik. Hal ini sesuai dengan pandangan realis tentang negara adalah egois yang mementingkan kepentingan nasionalnya agar dapat terakomodasi sepenuhnya dan power dimiliki oleh negara-negara hegemon dimana kekuatan ini digunakan untuk memperbesar kepentingannya. Namun realisme gagal menjelaskan mengenai groupism bahwa dengan beraliansi negara dapat membentuk sebuah balance of power, karena china tanpa menjalin aliansi dengan negara lain dapat melawan negara-negara anggota ASEAN yang beraliansi. China lebih memiliki power  besar dibandingkan lima negara lawan yang beraliansi hingga balance of power yang ada tidak seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

·      Suharna, Karmin kolonel. “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional”. Majalah Komunikasi & Informasi Tannas  edisi 94, 2012

·      Jackson, Robert & George Sorenson. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

·      Glaser, Bonnie S. 2012. Armed Clash in the South China Sea, http://www.cfr.org/world/armed-clash-south-china-sea/p27883. (diakses  4 Januari 2014)

• Rosalinda, Heny. 2013. “Foreign Policy Analysis in Theories”. Materi presentasi disajikan dalam mata kuliah Analisis Politik Luar Negeri, Universitas Brawijaya, Malang, 4 Januari 2014.

---

[1] Suharna, Karmin kolonel. “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional”. Majalah Komunikasi & Informasi TanNas  edisi 94, 2012, Hlm. 33-34

[2] Suharna, Karmin kolonel. “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional”. Majalah Komunikasi & Informasi TanNas  edisi 94, 2012, Hlm. 38

What is Economic Diplomacy?

Diplomasi ekonomi pada abad 21 ini sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan ekonomi pada taraf dunia. Transformasi yang sangat besar terjadi pada peralihan tahun 90an ke abad millenium. Dimana pada abad ini suatu negara lebih menekankan tentang bagaimana suatu negara membuat keputusan dalam negeri, bagaimana suatu negara  melakukan negosiasi internasional, dan bagaimana proses dalam berdiplomasi di ranah internasional berinteraksi. Pasca perang dingin memang banyak negara-negara bertansformasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi negara sebagai aktor utama saling berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian negara mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan seakan-akan banyak negara yang bangkit dan muncul kekuatan-kekuatan baru akibat dari krisis keuangan dan ekonomi baru-baru ini.

Pada abad 21 ini aktor yang terlibat dalam mempengaruhi suatu pengambilan kebijakan bukan hanya negara saja namun diluar birokrasi ada banyak sekali aktor seperti NGO, kelompok bisnismen, perusahaan multinasional, media massa, dan masih banyak lagi. Economic diplomacy menjadi sebuah pelajaran penting bagi penstudi hubungan internasional karena kini International Political Economy (IPE) lebih fokus pada faktor-faktor struktural yang terjadi pada suatu negara, seperti power yang dimiliki negara untuk melakukan kegiatan ekonomi dan proses-proses yang terjadi di dalam perekonomian nasional.

Secara garis besar economic diplomacy disini didefinisikan tentang bagaimana cara berdiplomasi secara persuasif menggunakan seluruh alat-alat ekonomi negara demi mencapai kepentingan nasional. Aktornya pun, dalam economic diplomacy sendiri tidak hanya seorang birokrat dimana yang berangkat menjadi perwakilannya adalah seorang presiden ataupun menteri luar negerinya, namun saat ini semakin meluas dimana globalisasi juga terjadi, dimana bukan hanya mereka saja melainkan seluruh entitas negara bisa masuk dalam proses aktivitas dari economic diplomacy seperti NGO, bisnismen, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan Economic diplomacy menggunakan seluruh elemen yang ada dalam negara tersebut, termasuk negosiasi informal dan kerjasama perdagangan. Tetapi umumnya melalui soft types of regulations atau lebih dikenal code of conduct hingga pada aturan yang mengikat yang menggunakan sebuah perjanjian. fokus utama isu dalam diplomasi ekonomi disini adalah lebih kepada perdagangan, keuangan, energi, dan lingkungan global dimana Jangkauan daripadanya sangat berkaitan erat dengan kebijakan produksi, pergerakan atau pertukaran barang, jasa, investasi (bantuan resmi pembangunan), uang, informasi dan regulasi yang dihasilkan oleh suatu negara.

. Semakin meningkatnya integrasi ekonomi yang terjadi antar negara maka akan menciptakan pasar global internasional yang berdampak pada peningkatan produksi dan investasi suatu negara. selain itu kebijakan luar negeri negara untuk kepentingan nasional bisa merubah persaingan antar regional satu dan yang lain. Dengan kata lain antara integrasi ekonomi di tingkat regional dan kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengakomodasi kepentingan nasionalnya sangat berkaitan erat dan berkesinambungan.

Seperti dibahas sebelumnya diplomasi ekonomi adalah tentang bagaimana suatu negara mengatur permasalahan mereka sendiri mengenai kebijakan luar negeri mereka. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang prediksi-prediksi yang dilakukan suatu negara terhadap suatu kasus secara sederhana. Kemudian dari prediksi-prediksi tersebut berkembang menjadi sebuah kerangka pemikiran seseorang yang kemudian mereka konstruk sendiri. Dalam Ekonomi Politik Internasional sendiri memiliki tiga asumsi dasar secara umum yakni systemic, societal, dan state centred yang membentuk konstruksi kebijakan nasional. Dibawah ini akan dijelaskan tentang level analisis EPI :

a.       Systemic : Sistem internasional memandang sebuah kejadian yang ada dalam internasional itu secara kaku. misalnya, Teori rezim menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa sebuah negara melakukan bekerjasama, dan teori struktural memandang sebuah ekonomi adalah interdependence.

b.      Domestic : Melihat bagaimana negara menjelaskan perilaku internasionalnya. Dalam level domestik nasional, ada societal dan state centred theories, yang terbagi :

1.      Societal Theories : melihat sebuah kebijakan sebagai hasil interaksi dari kelompok kepentingan yang bermacam-macam, dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen resmi dalam negosiasi.

2.      State Centred : fokus pada peran struktur institusi dan saling tarik-menariknya kepentingan antar departemen pemerintah yang berbeda.

c.       Ideas and Individuals : ideologi politik dan individu sangat menentukan pengaruh pada pengambilan kebijakan sebuah negara.

Inti dari dalam buku ini pemerintah mencoba mengkategorikan dengan tiga macam ketegangan, yaitu:

1.      Ketegangan Antara Ekonomi dan Politik.

2.      Ketegangan Antara Tekanan Domestik dan Internasional.

3.      Ketegangan Antara Pemerintah dan Kekuatan Lain.

Pada dasarnya globalisasi membuat pemerintah meningkatkan economic diplomacy yang dilakukan. Disini Isu-isu kriminalisasi internasional dan kesejahteraan ekonomi dunia menjadi fokus utama. Pemerintah mulai mencari cara baru untuk meningkatkan akomodasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri untuk kepentingan nasionalnya dan negosiasi dalam economic diplomacy, dengan tujuan mengimbangi power negara lain dalam dunia internasional. Kegiatan ekonomi sekarang ini telah di ubah oleh pemerintah dengan memberi kesempatan perusahaan-perusahaan swasta yakni dengan saling menunjukkan kekuasaan melalui penghapusan hambatan perdagangan dan privatisasi. Selain itu pemerintah mencoba bekerja sama agar NGOs untuk menciptakan stabilitas.

                 

Arah Kebijakan Luar Negeri Israel atas Kepemilikan Nuklir Iran

Selama beberapa tahun ini Israel merasa terancam keamanannya karena Negara Iran, hubungan kedua negara ini pun semakin memanas. Memanasnya hubungan Israel dengan Iran yang terjadi selama ini tak lain dan tak bukan adalah mengenai nuklir di Iran, karena dewasa ini para ahli berpendapat bahwa program nuklir Iran semakin lama semakin mengkhawatirkan. Menurut Israel, Negara Iran telah menyalahi aturan IAEA (International Atomic Energy Agency) karena memiliki nuklir tersebut. Para pejabat Iran hingga kini tetap bersikeras bahwa program nuklir yang dilakukan oleh Negara Iran semata-mata hanya untuk tujuan mewujudkan perdamaian dunia. Namun, tetap saja para pejabat Israel hingga kini selalu mengklaim bahwa hal ini adalah menyalahi aturan dan harus dihentikan sekaligus ditutup proyek nuklir milik Iran ini. Bukan hanya negara-negara anggota di Middle East namun juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini dikarenakan semakin lama semakin muncul banyak spekulasi dan pertanyaan bahwa Iran akan menggunakan fasilitas nuklirnya untuk membuat senjata-senjata dengan nuklir, bukan untuk perdamaian seperti yang dikatakan oleh pemerintah Iran sebelumnya.

Iran mulai melaksanakan program nuklirnya sejak tahun 1960-an. Instalasi nuklir Iran pertama adalah untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima Megawatt yang diperolehnya dari AS dan memulai beroperasi pada 1967. Di bawah pemerintahan Shah, Iran terus mengembangkan aktifitas nuklirnya dengan melakukan kerjasama dan transaksi dengan beberapa perusahaan Eropa, seperti perusahaan ”Siemen” dari Jerman pada tahun 1975, dan perusahaan dari Perancis pada tahun berikutnya. Pada tahun 2003, muncul awal mula permasalahan terhadap pengembangan nuklir Iran, yang dimulai oleh pengumuman yang dilakukan oleh pihak oposisi Iran yang diasingkan, bahwa Iran sedang mengejar program nuklir yang bersifat rahasia dan tidak aman, kemudian menyelimuti dan menyembunyikannya dari International Atomic Energy Agency (IAEA).

Di Timur Tengah sendiri Iran mendapat respon yang negatif dari beberapa negara, security dilemma  muncul ditengah-tengah  negara timur tengah karena adanya kepemilikan fasilitas pengayaan uranium Iran.  seperti yang dilakukan kawan sebelah barat dayanya Turki misalnya, Turki meminta bantuan NATO untuk penambahan sistem pertahanan Rudal Patriot guna mengimbangi kekuatan Iran. Israel melakukan tindakan yang lebih provokatif  dengan menyatakan kesiapannya melakukan perang terhadap Iran dan melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas pengayaan uranium milik Iran[1]. Hal ini sangat terlihat pada pernyataan Netanyahu pada saat menghadiri pertemuan di Roma bersama John Kerry pada oktober 2013 lalu dimana Netanyahu mengatakan sebagai Perdana Menteri Israel telah mengupayakan langkah-langkah dengan mendorong masyarakat internasional untuk mengecam Iran dan mendorong untuk memaksa Iran melakukan pembatasan pengayaan uranium Iran dan sekaligus memastikan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai.

Pada tahun 2014 ini anggaran militer Israel setidaknya 3.47 milyar dollar AS yang  dikhususkan untuk meningkatkan peralatan militer mereka guna persiapan perang dengan Iran. Pejabat Jerusalem  baru-baru ini pun mengatakan bahwa Israel bisa menyerang tempat pengayaan nuklir Teheran tanpa membutuhkan bantuan sahabat karibnya Amerika Serikat karena pemimpin Gedung Putih sendiri meskipun menyatakan sikap pengecaman terhadap program pengayaan nuklir milik Iran, namun disisi lain Obama juga mengecam tindakan provokasi dari Israel terhadap Iran. Pejabat-pejabat militer senior Israel mengatakan bahwa dana tersebut merupakan seperlima dari anggaran militernya setiap tahun dimana anggara tersebut dikhususkan untuk persiapan serangan udara menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir milik Teheran. Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon mengkritik AS bahwa upaya diplomatik yang digunakan dalam penyelesaian nuklir iran akan menjadi angan-angan belaka dan hanya kemampuan Israel untuk melakukan cara-cara militerlah yang akan menyelesaikan kasus ini[2].

Jika dilihat secara geografis, memang negara Iran dan negara Israel tidak  berbatasan secara langsung sehingga ditakutkan konflik antara kedua negara ini juga akan mempengaruhi negara-negara sekitarnya terutama timur tengah sendiri. Saat ini jika dilihat dari konflik yang ada di timur tengah negara yang menjadi penentu terbukanya kemungkinan terjadinya perang Israel-Iran adalah Suriah. karena Suriah secara tersurat telah menyediakan lahan untuk berperang, dimana di suriah akan menjadi lintasan perang israel untuk menyerang iran jika perang benar-benar terjadi.

Dari respon-respon yang dilakukan Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Israel sangat agresif terhadap Iran, diantaranya dengan menghimpun seluruh masyarakat internasional untuk melakukan pengecaman kepada Iran terhadap kepemilikan nuklirnya yang terindikasi dipergunakan untuk senjata perang. Selain itu desakan-desakan Israel terhadap negara Super Power untuk melakukan tindakan tegas bukan hanya negosiasi semata. Dalam menanggapi kepemilikan nuklir Iran, negara Israel lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan agresif diantaranya pada tahun 2014 ini anggaran militer Israel setidaknya 3.47 milyar dollar AS yang  dikhususkan untuk meningkatkan peralatan militer mereka guna persiapan perang dengan Iran. Israel secara terang-terangan menyatakan siap perang dan siap melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas pengayaan nuklir milik Iran.

---

[1] Zanotti, Jim. 2014. Israel: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.

[2] Guez, Jack & Hamid forotan . Israel budgets $3 bn for strike on Iran - report . dikutip dari  http://rt.com/news/israel-iran-war-budget-901/