What is Economic Diplomacy?

Diplomasi ekonomi pada abad 21 ini sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan ekonomi pada taraf dunia. Transformasi yang sangat besar terjadi pada peralihan tahun 90an ke abad millenium. Dimana pada abad ini suatu negara lebih menekankan tentang bagaimana suatu negara membuat keputusan dalam negeri, bagaimana suatu negara  melakukan negosiasi internasional, dan bagaimana proses dalam berdiplomasi di ranah internasional berinteraksi. Pasca perang dingin memang banyak negara-negara bertansformasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi negara sebagai aktor utama saling berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian negara mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan seakan-akan banyak negara yang bangkit dan muncul kekuatan-kekuatan baru akibat dari krisis keuangan dan ekonomi baru-baru ini.

Pada abad 21 ini aktor yang terlibat dalam mempengaruhi suatu pengambilan kebijakan bukan hanya negara saja namun diluar birokrasi ada banyak sekali aktor seperti NGO, kelompok bisnismen, perusahaan multinasional, media massa, dan masih banyak lagi. Economic diplomacy menjadi sebuah pelajaran penting bagi penstudi hubungan internasional karena kini International Political Economy (IPE) lebih fokus pada faktor-faktor struktural yang terjadi pada suatu negara, seperti power yang dimiliki negara untuk melakukan kegiatan ekonomi dan proses-proses yang terjadi di dalam perekonomian nasional.

Secara garis besar economic diplomacy disini didefinisikan tentang bagaimana cara berdiplomasi secara persuasif menggunakan seluruh alat-alat ekonomi negara demi mencapai kepentingan nasional. Aktornya pun, dalam economic diplomacy sendiri tidak hanya seorang birokrat dimana yang berangkat menjadi perwakilannya adalah seorang presiden ataupun menteri luar negerinya, namun saat ini semakin meluas dimana globalisasi juga terjadi, dimana bukan hanya mereka saja melainkan seluruh entitas negara bisa masuk dalam proses aktivitas dari economic diplomacy seperti NGO, bisnismen, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan Economic diplomacy menggunakan seluruh elemen yang ada dalam negara tersebut, termasuk negosiasi informal dan kerjasama perdagangan. Tetapi umumnya melalui soft types of regulations atau lebih dikenal code of conduct hingga pada aturan yang mengikat yang menggunakan sebuah perjanjian. fokus utama isu dalam diplomasi ekonomi disini adalah lebih kepada perdagangan, keuangan, energi, dan lingkungan global dimana Jangkauan daripadanya sangat berkaitan erat dengan kebijakan produksi, pergerakan atau pertukaran barang, jasa, investasi (bantuan resmi pembangunan), uang, informasi dan regulasi yang dihasilkan oleh suatu negara.

. Semakin meningkatnya integrasi ekonomi yang terjadi antar negara maka akan menciptakan pasar global internasional yang berdampak pada peningkatan produksi dan investasi suatu negara. selain itu kebijakan luar negeri negara untuk kepentingan nasional bisa merubah persaingan antar regional satu dan yang lain. Dengan kata lain antara integrasi ekonomi di tingkat regional dan kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengakomodasi kepentingan nasionalnya sangat berkaitan erat dan berkesinambungan.

Seperti dibahas sebelumnya diplomasi ekonomi adalah tentang bagaimana suatu negara mengatur permasalahan mereka sendiri mengenai kebijakan luar negeri mereka. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang prediksi-prediksi yang dilakukan suatu negara terhadap suatu kasus secara sederhana. Kemudian dari prediksi-prediksi tersebut berkembang menjadi sebuah kerangka pemikiran seseorang yang kemudian mereka konstruk sendiri. Dalam Ekonomi Politik Internasional sendiri memiliki tiga asumsi dasar secara umum yakni systemic, societal, dan state centred yang membentuk konstruksi kebijakan nasional. Dibawah ini akan dijelaskan tentang level analisis EPI :

a.       Systemic : Sistem internasional memandang sebuah kejadian yang ada dalam internasional itu secara kaku. misalnya, Teori rezim menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa sebuah negara melakukan bekerjasama, dan teori struktural memandang sebuah ekonomi adalah interdependence.

b.      Domestic : Melihat bagaimana negara menjelaskan perilaku internasionalnya. Dalam level domestik nasional, ada societal dan state centred theories, yang terbagi :

1.      Societal Theories : melihat sebuah kebijakan sebagai hasil interaksi dari kelompok kepentingan yang bermacam-macam, dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen resmi dalam negosiasi.

2.      State Centred : fokus pada peran struktur institusi dan saling tarik-menariknya kepentingan antar departemen pemerintah yang berbeda.

c.       Ideas and Individuals : ideologi politik dan individu sangat menentukan pengaruh pada pengambilan kebijakan sebuah negara.

Inti dari dalam buku ini pemerintah mencoba mengkategorikan dengan tiga macam ketegangan, yaitu:

1.      Ketegangan Antara Ekonomi dan Politik.

2.      Ketegangan Antara Tekanan Domestik dan Internasional.

3.      Ketegangan Antara Pemerintah dan Kekuatan Lain.

Pada dasarnya globalisasi membuat pemerintah meningkatkan economic diplomacy yang dilakukan. Disini Isu-isu kriminalisasi internasional dan kesejahteraan ekonomi dunia menjadi fokus utama. Pemerintah mulai mencari cara baru untuk meningkatkan akomodasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri untuk kepentingan nasionalnya dan negosiasi dalam economic diplomacy, dengan tujuan mengimbangi power negara lain dalam dunia internasional. Kegiatan ekonomi sekarang ini telah di ubah oleh pemerintah dengan memberi kesempatan perusahaan-perusahaan swasta yakni dengan saling menunjukkan kekuasaan melalui penghapusan hambatan perdagangan dan privatisasi. Selain itu pemerintah mencoba bekerja sama agar NGOs untuk menciptakan stabilitas.

                 

Arah Kebijakan Luar Negeri Israel atas Kepemilikan Nuklir Iran

Selama beberapa tahun ini Israel merasa terancam keamanannya karena Negara Iran, hubungan kedua negara ini pun semakin memanas. Memanasnya hubungan Israel dengan Iran yang terjadi selama ini tak lain dan tak bukan adalah mengenai nuklir di Iran, karena dewasa ini para ahli berpendapat bahwa program nuklir Iran semakin lama semakin mengkhawatirkan. Menurut Israel, Negara Iran telah menyalahi aturan IAEA (International Atomic Energy Agency) karena memiliki nuklir tersebut. Para pejabat Iran hingga kini tetap bersikeras bahwa program nuklir yang dilakukan oleh Negara Iran semata-mata hanya untuk tujuan mewujudkan perdamaian dunia. Namun, tetap saja para pejabat Israel hingga kini selalu mengklaim bahwa hal ini adalah menyalahi aturan dan harus dihentikan sekaligus ditutup proyek nuklir milik Iran ini. Bukan hanya negara-negara anggota di Middle East namun juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini dikarenakan semakin lama semakin muncul banyak spekulasi dan pertanyaan bahwa Iran akan menggunakan fasilitas nuklirnya untuk membuat senjata-senjata dengan nuklir, bukan untuk perdamaian seperti yang dikatakan oleh pemerintah Iran sebelumnya.

Iran mulai melaksanakan program nuklirnya sejak tahun 1960-an. Instalasi nuklir Iran pertama adalah untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima Megawatt yang diperolehnya dari AS dan memulai beroperasi pada 1967. Di bawah pemerintahan Shah, Iran terus mengembangkan aktifitas nuklirnya dengan melakukan kerjasama dan transaksi dengan beberapa perusahaan Eropa, seperti perusahaan ”Siemen” dari Jerman pada tahun 1975, dan perusahaan dari Perancis pada tahun berikutnya. Pada tahun 2003, muncul awal mula permasalahan terhadap pengembangan nuklir Iran, yang dimulai oleh pengumuman yang dilakukan oleh pihak oposisi Iran yang diasingkan, bahwa Iran sedang mengejar program nuklir yang bersifat rahasia dan tidak aman, kemudian menyelimuti dan menyembunyikannya dari International Atomic Energy Agency (IAEA).

Di Timur Tengah sendiri Iran mendapat respon yang negatif dari beberapa negara, security dilemma  muncul ditengah-tengah  negara timur tengah karena adanya kepemilikan fasilitas pengayaan uranium Iran.  seperti yang dilakukan kawan sebelah barat dayanya Turki misalnya, Turki meminta bantuan NATO untuk penambahan sistem pertahanan Rudal Patriot guna mengimbangi kekuatan Iran. Israel melakukan tindakan yang lebih provokatif  dengan menyatakan kesiapannya melakukan perang terhadap Iran dan melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas pengayaan uranium milik Iran[1]. Hal ini sangat terlihat pada pernyataan Netanyahu pada saat menghadiri pertemuan di Roma bersama John Kerry pada oktober 2013 lalu dimana Netanyahu mengatakan sebagai Perdana Menteri Israel telah mengupayakan langkah-langkah dengan mendorong masyarakat internasional untuk mengecam Iran dan mendorong untuk memaksa Iran melakukan pembatasan pengayaan uranium Iran dan sekaligus memastikan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai.

Pada tahun 2014 ini anggaran militer Israel setidaknya 3.47 milyar dollar AS yang  dikhususkan untuk meningkatkan peralatan militer mereka guna persiapan perang dengan Iran. Pejabat Jerusalem  baru-baru ini pun mengatakan bahwa Israel bisa menyerang tempat pengayaan nuklir Teheran tanpa membutuhkan bantuan sahabat karibnya Amerika Serikat karena pemimpin Gedung Putih sendiri meskipun menyatakan sikap pengecaman terhadap program pengayaan nuklir milik Iran, namun disisi lain Obama juga mengecam tindakan provokasi dari Israel terhadap Iran. Pejabat-pejabat militer senior Israel mengatakan bahwa dana tersebut merupakan seperlima dari anggaran militernya setiap tahun dimana anggara tersebut dikhususkan untuk persiapan serangan udara menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir milik Teheran. Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon mengkritik AS bahwa upaya diplomatik yang digunakan dalam penyelesaian nuklir iran akan menjadi angan-angan belaka dan hanya kemampuan Israel untuk melakukan cara-cara militerlah yang akan menyelesaikan kasus ini[2].

Jika dilihat secara geografis, memang negara Iran dan negara Israel tidak  berbatasan secara langsung sehingga ditakutkan konflik antara kedua negara ini juga akan mempengaruhi negara-negara sekitarnya terutama timur tengah sendiri. Saat ini jika dilihat dari konflik yang ada di timur tengah negara yang menjadi penentu terbukanya kemungkinan terjadinya perang Israel-Iran adalah Suriah. karena Suriah secara tersurat telah menyediakan lahan untuk berperang, dimana di suriah akan menjadi lintasan perang israel untuk menyerang iran jika perang benar-benar terjadi.

Dari respon-respon yang dilakukan Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Israel sangat agresif terhadap Iran, diantaranya dengan menghimpun seluruh masyarakat internasional untuk melakukan pengecaman kepada Iran terhadap kepemilikan nuklirnya yang terindikasi dipergunakan untuk senjata perang. Selain itu desakan-desakan Israel terhadap negara Super Power untuk melakukan tindakan tegas bukan hanya negosiasi semata. Dalam menanggapi kepemilikan nuklir Iran, negara Israel lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan agresif diantaranya pada tahun 2014 ini anggaran militer Israel setidaknya 3.47 milyar dollar AS yang  dikhususkan untuk meningkatkan peralatan militer mereka guna persiapan perang dengan Iran. Israel secara terang-terangan menyatakan siap perang dan siap melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas pengayaan nuklir milik Iran.

---

[1] Zanotti, Jim. 2014. Israel: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.

[2] Guez, Jack & Hamid forotan . Israel budgets $3 bn for strike on Iran - report . dikutip dari  http://rt.com/news/israel-iran-war-budget-901/

Politik Luar Negeri Israel

1.      Sejarah Politik Luar Negeri Israel

Ada beberapa tahap bentuk politik luar negeri Israel dalam berbagai fase waktu dan rezim yang memegang pemerintahan Israel.

·         Politik Luar Negeri Israel Setelah Kemerdekaan

Politik Luar Negeri Israel dibentuk setelah tanah yang dijanjikan didapat oleh kaum Yahudi pada tahun 14 mei 1948 dengan perdana menteri pertama yaitu Dipimpin oleh David Ben-Gurion. Pada masa ini, politik luar negeri Israel lebih mendalami institusi penting yang ada di negaranya tersebut seperti pembangunan lembaga-lembaga negara.  Pencarian pengakuan kedaulatan negara juga menjadi tujuan utama politik luar negeri Israel pada masanya.

Kemudian, setelah berdirinya negara israel pada tahun 1948, idealis gerakan zionis dinegara tersebut berharap bahwa para pemimpin israel dapat  mengambil pola serius ramalan gambar negara itu  sebagai bentuk salah satu arah politik luar negeri Israel yaitu a light unto the nations ' berbasiskan kebijakan di atas prinsip-prinsip keadilan dan hak azasi manusia[1]. Dalam waktu singkat, tekanan politik luar negeri ekstrim  diberlakukan atas kerentanan keamanan Israel atas negara negara arab disekitarnya, Hubungan luar negeri Israel muncul untuk  menetap ke alur realpolitik.            Sesuai dengan asumsi, realis organ negara dan lembaga itu yang penting, dan non-state-to-state hubungan, semakin menonjol dalam kontemporer amerika utara dan eropa barat. Dan berpikir tentang yang diabaikan atau tunduk pada pertimbangan nasiona[2]l. Bentuk arah ini menjadi prinsip politik luar negeri Gurion pada masa itu.

 Di tahun 1953, Gurion mengundurkan diri dan menjabat sebagai menteri pertahanan.  Perdana Menteri Selanjutnya digantikan oleh Moshe Sharett, dan kembali kekuasaan Perdana Menteri kembali kepada Ben- Gurion.  Pada masa Gurion ini , terjadi perang pertama arab israel yang terjadi di gurun Sinai antara Israel dan Palestina.  Politisi dari Partai Mapai ini memulai melakukan pendekatan internasional termasuk hubungan baik yang aku dengan Amerika Serikat terhadap kejadian tersebut dengan melakukan kampanya politik. 

Kampanye politik pun dimulai dengan penyelenggaraan dengan dewan keamanan hampir segera setelah pertempuran dimulai. Tujuannya berubah secara bertahap untuk memenangkan legitimas Israel terhadap dunia luar dalam perang enam hari dalam pertempuran melawan Mesir di Gurun Sinai[3].Dalam peperangan ini dimenangkan secara militer oleh Kubu Israel, Prancis dan Inggris , tetapi kemenangn dalam politk dimenangkan oleh Mesir melalui keberhasilan menasionalisasikan Terusan Suez.

·         Politik Luar Negeri Israel Paska Perang Enam Hari

Politik Luar Negeri Israel semakin dalam percaya diri setelah kemenangan telak dalam perang enam hari. Politik Luar Negeri Israel dikomandoi oleh perdana menteri ke empat dan perdana menteri pertama perempun Israel yaitu Golda Meir. Pada masa kepemimpinan Golda, PLN Israel lebih terkonsentrasi pada pada front diplomatik - berseni pencampuran diplomasi personal dengan penggunaan terampil dalam menampilkannya dalam media massa[4]

Pada Masa ini terjadi peristiwa besar yang terjadi seperti Pembantaian Munchen dan Perang Yom Kippur yang membuat arah gerak PLN Israel sedikit konfrontatif. Walaupun mendapatkan kemenangan tipis atas perang Yom Kippur, Israel tidak bisa mengendalikan gejolak politik yang ada didalam negerinya sehingga Golda turun tahta

·         Politik Luar Negeri (Fokus : Israel dan PLO)

Pada fase ini, focus dari PLN Israel mulai memasui dominasi hubungan Israel – Palestina. politik luar negeri Israel diwarnai oleh beragamnya sikap Israel terhadap negara‐negara Arab tetangganya, seperti penandatanganan perjanjian Camp David dengan Mesir pada 1978, serta invasi ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun yang sama. Pada decade selanjutnya politik luar negeri Israel identik dengan agresifitas militer. Hal tersebut terlihat dari adanya penyerangan reactor nuklir Irak pada 1981, invasi ke Lebanon pada 1982, serta pengeboman markas besar PLO di Tunisia pada 1985[5].

Hal ini masih berlanjut sampai sekarang dimana pemerintahan Benyamin Netanyahu. Meneruskan wacana perdamaian diantara edua negera.  Melanjutkan kembali pembicaraan perdamaian palestina-israel menyebabkan upaya oleh pemerintah israel untuk memperbaiki status hukum referendum  yang membutuhkan referendum untuk menyetujui penarikan israel dari territories di bawah kedaulatan menjadi dasar hukum.[6] Dalam kasus hukum ini telah relevansi arus american-sponsored negotiations berakhir dengan kesepakatan, dan teritorial israel-palestina understandings termasuk sebuah divisi dari yerusalem dan / atau wilayah taukar.Sementara seperti hasil tidak, dalam melakukan tawar-menawar mereka di sekitar referendum hukum  hubungan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri

2.      Unsur Politik Luar Negeri  Israel

Mengingat sumber daya alam Israel yang terbatas  dan memanasnya hubungan negara Israel  dengan beberapa Negara-negara Arab  terutama dengan  Palestina, banyak dari kebijakan luar negeri Israel  yang bertujuan untuk mempertahankan diri. kebijakan ini secara sadar terkait dengan perhitungan-perhitungan yang matang dan strategi yang jitu dalam melakukan ekspansinya ke negara-negara lain. Dalam makalah ini penulis membahas unsur-unsur Politik Luar Negeri Israel[7] :

a)      Strategi Pertahanan

Strategi pertahanan dalam politik luar negeri sangat diperlukan oleh Israel karena mengingat  Israel menghadapi beberapa lawan potensial terutama dalam kawasan timur tengah sendiri,  Israel harus tetap waspada dengan segal kemungkinan yang terjadi karena sifat ekspansionisnya sehingga harus ada usaha untuk mencegah kemungkinan tindakan kolektif negara-negara Arab untuk melawan Israel. karena itulah israel melihat bahwa masuk sebagai salah satu dari divisi di Arab sebagai posisi yang menguntungkan.

b)     Demonstrasi Utility Strategis Israel

Paska deklarasinya Israel melihat bahwa menjalin hubungan dengan Amerika Serikat yang pada masa itu sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Israel merupakan sebuah posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi, militer dan politik. Selain itu Israel juga menjalin kerjasama dengan Inggris dan Perancis untuk memperkuat keberadaannya. Karena Salah satu tujuan dari kolaborasi Israel dengan AS, Perancis dan Inggris adalah untuk mendukung kepentingan Barat di Timur Tengah.

c)      Dilema strategi Israel pada 1970an

Setelah pengusiran pasukan Uni Soviet pada tahun 1972 dari Mesir secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Mesir mulai memiliki pandangan satu ideologi dengan Amerika Serikat, hal ini secara otomatis membuat Israel semakin dilema terhadap PLNnya dengan AS. Karena Israel berpandangan bahwa jika AS beraliansi dengan Mesir dan Mesir menjadi fasilitator antara AS dengan negara-negara anggota timur tengah maka Israel bukan menjadi apa-apa lagi di mata Amerika Serikat. Dengan munculnya negara-negara arab menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat berpotensi mengancam hubungan AS-Israel.

d)     Setelah Camp David

Meskipun perjanjiang camp david telah diterima oleh semua pihak baik Mesir maupun Amerika Serikat, dianggap sebagai satu langkah dalam proses politik luar negeri Israel yang semakin agresif. Israel semakin terpojok saat Mesir dan Amerika Serikat mulai membangun hubungan baik untuk perdamaian di regional tersebut.Mesir bisa menjadi bahkan lebih memiliki prospek untuk beraliansi jika hal itu untuk meningkatkan hubungan dengan sejumlah negara Arab dari pada Israel. Dengan demikian israel mempunyai dua momok kekhawatiran dalam PLNnya yaitu: Pencegahan hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Mesir dan pencegahan rekonsiliasi hubungan mesir dan dunia arab. Keberhasilan strategi Israel ini dapat dilihat pada tahun 1990 yakni pada saat Israel
mencapai hubungan strategis lagi dengan Amerika Serikat, yang berpuncak pada masuknya Israel dalam penelitian SDI sekaligus penandatanganan beberapa perjanjian untuk kerjasama strategis. Disini Mesir tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.

---

[1]Cohen ,Raymond (1994) . Journal Middle East Quarterly : Israel's Starry-Eyed Foreign Policy vol 2 . dikutip dari http://www.meforum.org/221/israels-starry-eyed-foreign-policy

[2] ibid

[3] Rosenthal ,Yemima (2009).Journal Document of  Israel Foreign Policy : VOLUME 12THE SINAI CAMPAIGN THE POLITICAL STRUGGLE OCTOBER 1956 – MARCH 1957  Jerussalem

[4] Dikutip dari http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/golda%20meir.aspx Kamis, 8 may 2014 pkl 1.04am

[5] Pradana, Hafid Jurnal UMM Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina malang

[6] Sandle,Smhuel Israeli Coalition Politics and Foreign Policy . BESA Center Perspectives Paper No. 211, August 19, 2013

[7] Telhamy, Shibley. 1990.  Israeli Foreign Policy: A Static Strategy in a Changing World. Middle East Institute. Diakses 8 Mei 2014